baca-berita.comPIKIRAN RAKYAT – Monarki atau sistem kerajaan termasuk kedalam sistem pemerintahan tertua di dunia.

Di berbagai macam negara di dunia ini masih banyak negara-negara yang masih menganut sistem monarki sebagai sistem pemerintahannya. Seperti Britania Raya yang masih menganut sistem monarki konstitusional untuk pemerintahannya.

Inggris tak hanya satu-satunya negara yang masih memakai sistem monarki , di wilayah Asia negara yang masih menggunakan sistem monarki adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, Jepang, hingga Papua Nugini.

Kemudian di wilayah Eropa menjadi benua terbanyak yang masih menganut sistem monarki , negara Inggris, Belanda, Belgia, Norwegia, Spanyol, Luxemburg, hingga Vatikan juga masih menggunakan sistem kerajaan.

Lalu, apa itu sistem pemerintahan monarki ?

Menurut Britannica, Monarki adalah sistem pemerintahan yang menjadikan Raja atau Ratu memiliki otoritas tertinggi sebagai kepala negara. Dalam buku karya Leon Duguit yang berjudul “Traite de Droit Constitutional” cara membedakan pemerintahan monarki dan republik adalah ada pada kepala negaranya.

Sistem pemerintahan monarki , kepala negara akan ditunjukkan secara turun-temurun, berbeda dengan republik kepala negara akan dipilih secara demokrasi dan tidak ditunjuk turun temurun.

Sistem pemerintahan monarki juga memiliki dua macam yang bisa dianut oleh suatu negara berbentuk kerajaan, di antaranya:

Sistem pemerintahan monarki ini akan dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, ataupun kaisar yang memiliki kekuasaan dan wewenang tidak terbatas. Seperti sebutannya absolut yang berarti mutlak, perintah raja merupakan hal yang harus dipatuhi oleh rakyatnya.

Pada pemerintahan ini seorang raja memiliki kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut adalah Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Vatikan, dan Swaziland.

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi). Menurut Britannica, monarki konstitusional ini membuat seorang raja atau ratu akan membagi kekuasaannya dengan pemerintahan yang terorganisir secara konstitusional.

Raja atau ratu akan bertindak sebagai kepala negara simbolis dan melepaskan sebagian kekuasaan politiknya. Pemerintahan biasanya akan dipimpin oleh kabinet atau seorang Perdana Menteri, parlemen yang memenangkan hasil Pemilu biasanya akan menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan.

Negara-negara yang diatur oleh monarki konstitusional seperti Inggris, Norwegia, Belgia, Denmark, Jepang, hingga Thailand, Raja atau ratu hanya bertindak sebagai Kepala negara sebagai simbolis. Contohnya Ratu Elizabeth II di Inggris hanya sebagai simbol kemakmuran dan penghormatan terhadap tradisi kerajaan ataupun Negara Jepang yang menganggap kaisarnya hanya sebagai pemersatu rakyat dan Negara Thailand yang menganggap rajanya sebagai identitas nasional saja..

Pembagian kekuasaan dalam monarki konstitusional adalah kekuasaan terbesar akan diambil oleh Perdana Menteri. Kemudian pemerintahan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Anggota parlemen akan berisikan parlemen yang menang pada hasil pemilu dan kemudian parlemen oposisi akan membuat kabinet tandingan, jika sewaktu-waktu kabinet terpilih jatuh mereka dapat menggantikan posisi itu. (Gia Ananda)***

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website pikiran-rakyat.com. Situs https://baca-berita.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://baca-berita.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”